Presiden AS Donald Trump menandatangani memorandum keamanan nasional yang membuka jalan bagi perusahaan swasta untuk ikut menjalankan operasi siber ofensif terhadap organisasi kriminal transnasional yang menyerang warga Amerika Serikat.
Operasi tersebut tetap berada di bawah arahan, kendali, dan otoritas pemerintah AS.
Kebijakan ini menyasar kelompok kriminal berbasis di luar AS yang terlibat dalam ransomware, penipuan finansial, dan kejahatan siber lainnya.
Perusahaan swasta yang telah melalui proses verifikasi nantinya dapat melakukan pengawasan siber hingga operasi yang bertujuan mengganggu sistem dan infrastruktur digital milik target.
Program tersebut akan dijalankan oleh Department of Homeland Securitydan diawasi bersama Department of Justice. Perusahaan yang berpartisipasi juga diwajibkan memiliki jaminan atau dana escrow minimal US$1 juta.
Langkah Trump menandai perubahan besar dalam strategi keamanan siber AS karena operasi ofensif sebelumnya sebagian besar dilakukan oleh lembaga pemerintah.
Pelibatan perusahaan swasta juga memicu kekhawatiran terkait risiko eskalasi, dampak yang tidak disengaja, serta persoalan koordinasi dan pertanggungjawaban.
Baca juga : Perusahaan Franklin Templeton Tokenisasi Aset Senilai $800 Juta di Berbagai Blockchain